PERBANDINGAN PEREKONOMIAN DI ERA SBY DAN JOKOW

                                     

Pemerintahan SBY (2004-2014)

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1.         BI rate

2.         Nilai tukar

3.         Operasi moneter

4.         Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Selama 7 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).

Kelebihan dan kekurangan perkembangan ekonomi di pemerintahan SBY diantaranya :

Kelebihan :

•   Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.

•   Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru.

•   Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.

•   Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.

•    Pelunasan utang IMF.

•    Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.

•    Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.

•    Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.

•    Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

•    Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa

Kekurangan     :

•   Jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.

•   Tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.

•    Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di aceh, karena provinsi aceh telah di porak porandakan oleh bencana alam stunami pada tahun 2004.

•    Masih gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.

•    Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank CENTURY

Pemerintahan Jokowi (2015-Sekarang)

Perkembangan Ekonomi di Pemerintahan Indonesia Jokowi- JK (Sekarang) Tantangan yang dihadapi Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi di bidang ekonomi tidak mudah. Salah satu rangkuman diskusi tentang Ekonomi Indonesia di Era yang diselenggarakan oleh Freedom Institute bersama Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit pada Senin, 1 September 2014. Dua ekonom muda tampil sebagai pembicara dalam diskusi ini. Yang pertama, Dr. Ari A Perdana dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Dr. I Kadek Dian Sutisna Artha dari LPEM UI.Diskusi dimoderatori oleh Ulil Abshar Abdalla. Perdana menyebut sejumlah tantangan krusial yang dihadapi pemerintahan Jokowi, misalnya mengungarngi subsidi BBM agar tersedia ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan mendatang untuk membiayai sejumlah rencana besar yang diniatkan JokowiKondisi ekonomi Indonesia di era SBY 2004-2014 tidak jelek dibandingkan dengan keadaan ekonomi di kawasan Asia atau dunia pada umumnya. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama sepuluh tahun berturut-turut. 

Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 5.1 % jauh di bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu 5.8 %. Nilai ekspor Indonesia hingga periode November 2014 dengan niai sebesar US$ 161.67 milyar mengalami penurunan sebesar 2.36 % jika dilihat dari periode yang sama tahun 2013. Turunnya nilai ekspor tersebut turut dipengaruhi oleh turunnya permintaan dan harga komoditas global serta pembatasan ekspor mineral mentah. Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo, tentu saja diharapkan dapat membawa perubahan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok/golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Menlu RI dalam Pernyataan Pers Tahunan tahun 2015 menyatakan bahwa berdasarkan visi dan misi Presiden Jokowi, politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan kepada menjaga kedaulatan Indonesia dengan memfokuskan kepada diplomasi perbatasan; peningkatan perlindungan terhadap WNI dan BHI; serta peningkatan diplomasi ekonomi. Dalam hal diplomasi ekonomi, Kemlu akan memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan Kemenlu melalui perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, yang diwakili oleh para diplomatnya harus dapat menjadikan dirinya tidak hanya sebagai marketers, tetapi juga sebagai opportunity seekers bagi berbagai peluang baik berupa perdagangan, turisme, serta investasi. 

Diplomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global Peran perwakilan Indonesia sangat strategis dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi.

. Di bidang perdagangan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada upaya untuk membidik pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor dari Indonesia. Selama ini ekspor dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional, pasar-pasar non tradisional seperti negara non Uni Eropa; Skandianavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi peningkatan nilai perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan terbuka bagi masuknya investasi dalam proyek pembangunan 24seaport dan deep seaport; railway track dan railway network yang menghubungan pulau-pulau terbesar di Indonesia; power plant untuk manufaktur dan daerahdaerah industri serta pembuatan transportasi umum di sejumlah kota besar di Indonesia; serta pembangunan sea toll dalam kerangka diplomasi maritim. 

Di bidang pariwisata, pada event World Economic Forum tahun 2013, Indonesia memperoleh posisi ke-70 sebagai negara dengan daya saing pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah RI terus berusaha untuk dapat memperbaiki daya saing pariwisatanya dengan menargetkan posisi ke 30 pada tahun 2019. Pada tahun 2014, bidang pariwisata berkontribusi sebesar 3.78% bagi perekonomian nasional. Sedangkan devisa yang ikut disumbangkan dari sektor pariwisata adalah sebesar US$ 10.69 miliar. Target kunjungan dari wisatawan mancanegara pada tahun 2014 mampu memenuhi target dari pemerintah, yaitu sebesar 9.3 juta, sedangkan jumlah wisatawan dari nusantara tercatat sebesar 251 juta.

Pemerintah Indonesia selama ini menargetkan 19 negara sebagai fokus utama pariwisata Indonesia diantaranya jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia serta China. Tahun 2014 tercatat bahwa ada 4 (empat) negara yang paling banyak melakukan kunjungan ke Indonesia, yaitu: Singapura, Malaysia, Australia dan China. Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan menjadi 8%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, serta menciptakan 13 juta lapangan kerja. Selain itu target kunjungan wisman meningkat menjadi 20 juta wisatawan manca dan wisnus naik menjadi 275 juta, serta daya saing pariwisata Indonesia akan meningkat berada di ranking 30 besar dunia. Target ini tentunya akan tercapai jika ditunjang oleh pembangunan infrastruktur serta konektifitas yang memadai sehingga akses untuk mencapai tempat-tempat berpotensi wisata dapat diakses dengan mudah. Ketersediaan direct flight menuju titik-titik utama pariwisata Indonesia juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu, kebijakan pemerintah dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 5 negara yakni; Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun 2015 merupakan salah satu trigger bagi meningkatnya jumlah wisatawan dari negara tersebut sehingga target jumlah wisatawan mancanegara yang telah ditetapkan pemerintah untuk 5 (lima) tahun mendatang akan dapat tercapai.